Meskipun diketahui sebelumnya Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR telah berupaya mengusulkan anggaran melalui APBN-P 2017, namun upaya itu gagal karena dihapus dalam pembahasan Banggar bersama Kementerian Keuanggan.
Penyebab utama pembatalan itu tidak lain akibat ruang fiskal yang tipis dan pemerintah menghadapi defisit yang besar hampir mencapai batasan 3 persen.
“Sekarang kita lagi cari solusi gimana agar mereka tetap mendapatkan haknya,” kata Arcandra kepada Aktual.com Selasa (1/8).
Untuk diketahui mengenai jumlah 2,44 juta rumah tangga ini berawal pada Januari 2017 pemerintah mencabut subsidi listrik 900 VA kepada 19 juta pelanggan dari jumlah pengguna 23 juta rumah tangga. Seiring berjalan waktu dan menuai protes publik, Kementerian ESDM bersama PLN mengevaluasi kembali validasi data 19 juta atas rekomendasi dari TNP2K.
Dari penelusuran itu, alhasil ditemukan sebanyak 2,44 juta ruhan tangga memang diketahui miskin dan layak menerima subsidi. Angka 2,44 juta ini sebelumnya menjadi bagian dari 19 juta yang ikut dicabut subsidi.
Karena itu, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR mengakomodir dan menganggarkan kembali tambahan rumah tangga tersebut pada RAPBN-P 2017.
Pada APBN 2017 subsidi dianggarkan Rp44,98 triliun dengan jumlah pemenerima sebanyak 4,1 juta rumah tangga, dengan penambahan 2,44 juta rumah tangga, Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM menyepakati tambahan anggaran menjadi Rp 7,1 triliun.
Namun seperti yang telah dikatakan sebelumnya, anggaran itu kandas pada pembahasan di badan anggaran dan kementerian keuangan. Saat ini nasip 2,44 juta rumah tangga tersebut terkatung-katung. Mereka yang seharusnya menerima subsidi, namun dicabut sejak Januari lalu. Agen Poker Online
0 komentar:
Posting Komentar