Demikian disampaikannya merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyindir kebijakan subsidi BBM yang menelan APBN Rp300 triliun pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Jokowi mengatakan kebijakannya sudah berhasil membuat harga BBM di Papua setara dengan harga di Pulau Jawa.
“Karena setiap era, memiliki tantangan, masalah dan solusinya sendiri. Tak perlu menyindir-nyindir kebijakan pemerintahan yang lalu, jika sekadar menunjukan apa yang dilakukan hari ini,” kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (23/12).
Dikatakan dia, pernyataan presiden menjadi tidak relevan dengan membandingkan kebijakan subsidi era Jokowi dengan era SBY.
“Penghapusan subsidi BBM pada era Jokowi dilakukan ketika harga minyak dunia di level terendah yang sempat turun 30 dolar AS per barel. Sementara pada era SBY kebijakan pemberian subsidi dilakukan ketika harga minyak meningkat tajam yang sempat menembus 100 dolar AS per barel,” ujar dia.
“Pemberian subsidi dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah ketika itu,” tutur Marwan.
Masih dikatakan politikus Demokrat itu, selama pemerintahan SBY dilakukan 4 kali kebijakan menaikan harga BBM, dengan kenaikan tertinggi pada Oktober 2005 mencapai 80 persen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN akibat kenaikan subsidi BBM.
“Secara rata-rata selama 10 tahun pemerintahan SBY subsidi BBM yang diberikan sebesar Rp129,7 triliun per tahun, bukan Rp300 triliun sebagaimana yang disebutkan oleh Jokowi. Tidak perlu dilebih-lebihkan, jika hanya untuk menunjukkan bahwa Anda sedang berbuat sesuatu, hari ini,” ujarnya.
“Kita apresiasi sebuah pencapaian, tapi sekali lagi, kebijakan kemarin terbaik sesuai dengan situasi dan tantangan pada saat itu. Demikian pula, kebijakan pemerintah hari ini,” tandas politisi asal Lampung itu. Agen Domino QQ Online
0 komentar:
Posting Komentar