Padahal, mereka hanya mengkritisi pemerintahan ini, dan masih dianggap sesuatu yang tindakan yang wajar. Jika Polri punya bukti kuat adanya transfer sejumlah dana dalam nomnal yang besar, mestinya ungkap saja ke publik.
“Saya sangat menyayangkan para aktivis ini ditangkap dengan tuduhan makar. Mereka dari dulu selalu kritis terhadap pemerintahan yang berkuasa. Maka sikap kritis mereka dianggap tindakan makar,” tandas Hendardi di Jakarta, Sabtu (10/12).
Menurutnya, aktivis seperti Sri Bintang Pamungkas yang berkirim surat ke MPR dan meminta untuk digelar Sidang Istimewa masih dianggap sesuatu yang wajar.
“Tapi usulan saya, tak ada kategori makarnya. Jadi dia sudah bikin surat. Kirim sendiri dan sudah capek-capek malah ditangkap,” sindirnya.
“Jadi, mereka (para aktivis) itu tak bisa dikategorikan orang yang serta merta bisa menggalang kekuatan massa yang besar. Wajar saja kalau mereka kritis, toh dari dulu mereka kritis juga tak ditangkap,” cetusnya.
Untuk itu, persoalan makar ini harus dikaji ulang lagi. Pasal yang digunakan untuk aksi makar pun tak jelas karena unyran perbuatan yang dianggap makar itu tak jelas.
“Kalau mungkin dikenai pasal penghinaan dan pencemaraan nama baik, mungkin bisa. Tapi tak bisa serta merta langsung dikenai pasal makar. Ada apa ini dengan penegak hukum kita?,” keluhnya.
Menurutnya, sikap Polri itu terlalu jauh. Makanya, dirinya sangat meragukan kasus ini murni kasus hukum. Pasti ada muatan politis di belakangnya.
“Jadi kalah makar itu ada organisasi besar di belakangnya ada bukti transfer sejumlah dana. Kalau cuma bikin surat, bukan aksi makar dong. Kalau Polri klaim ada transfer dana buktikan dong ke publik. Polri jangan mengada-ada,” tandas Hendardi.
Masalahnya kasus-kasus hukum lain, seperti penanganan kasus HAM saja sampai saat ini tak jelas. “Kenapa tiba-tiba ada kasus makar. Ini yang saya sayangkan,” pungkas dia. Agen Judi Domino
0 komentar:
Posting Komentar