“Media harus berperan aktif memberikan pendidikan politik kepada rakyat,” pintanya pada kegiatan rapat akbar pengawasan pemilu DKI Jakarta di Gedung Graha Mental Jakarta Pusat, Kamis (27/10).
Rapat akbar pengawasan pemilu yang berlangsung di Gedung Graha Mental Jakarta Pusat ikut dihadiri Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanty dan panwaslu kecamatan se-DKI Jakarta tersebut untuk persiapan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada pilkada serentak 15 Februari 2017.
Muhammad membenarkan pada umumnya pemilik media adalah pelaku politik, sehingga ia berharap media tidak memprovokasi rakyat pada pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Kita tahu pemilik media dominan adalah petinggi partai politik dan kita berharap media tidak ikut memprovokasi rakyat menjelang pilkada,” pintanya lagi.
Lebih lanjut Ketua Bawaslu mengatakan, media cetak maupun media eloktronik menjelang pilkada terlihat sudah terkotak-kotak sehingga semestinya hal seperti ini tidak terjadi di Negara Bineka Tunggal Ika.
“Sekarang media sudah terkotak-kotak. Seharusnya media sebagai corong informasi publik memberikan pendidikan politik kepada rakyat,” kata Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar.
Pada kesempatan itu, Muhammad juga berpesan kepada semua partai politik dan calon kepala daerah pada pilkada serentak 2017 untuk berperan aktif memberikan pendidikan politik kepada rakyat.
“Partai politik bertanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan tidak memecahbelahkan rakyat karena politik,” pungkas Ketua Bawaslu. Bandar QiuQiu Online
0 komentar:
Posting Komentar