Kondisi ini pun membuat ongkos atau biaya produksi semakin mahal. Dampaknya, kesejahteraan buruh yang dikurangi. "Dengan uang sebesar itu, pemerintah bisa memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan bisa cepat dilakukan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Minggu (12/3/2017).
Dia menyatakan uang negara yang dikorupsi itu mengakibatkan buruh tidak bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan yang optimal melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Sebab itu buruh mendukung langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk dalam membongkar kasus korupsi e-KTP.
KPK harus berani bertindak semenjak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan nama-nama yang disebut terkait dengan korupsi e-KTP.
Nama-nama tersebut harus mulai diperiksa dan dilakukan penyelidikan, bukan sekedar dipanggil sebagai saksi. Uang sebanyak Rp 2,3 triliun yang diduga di korupsi adalah uang rakyat yang berasal dari pajak.
"Dalam hal ini, para buruh juga ikut berkonstribusi membayar pajak. Maka sudah seharusnya jika buruh peduli dengan kasus ini," ujar dia.
Said meminta KPK bertindak tegas dengan menyita kekayaan mereka dan mengembalikannya kepada negara. Selain itu juga memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku.
Untuk mengawal jalannya kasus ini, KSPI tengah mempersiapkan aksi besar untuk menuntut KPK memeriksa dan menyelidiki nama-nama pejabat yang terindikasi kuat melakukan praktek korupsi e-KTP tersebut. Agen Domino QQ Online
0 komentar:
Posting Komentar